Software Sistem Informasi Keuangan Daerah

Software Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Software Sistem Informasi Keuangan Daerah ini silahkan anda baca artikel berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

4. Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,

5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) mampu menangani proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan anggaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah terdiri dari beberapa modul yang merupakan satu kesatuan. Modul-modul aplikasi yang ada pada SIKD adalah sebagai berikut:

Modul Penganggaran

1. Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
2. Penyusunan APBD

Modul Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD

1. Penyusunan DPA-SKPD dan DPA-PPKD
2. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
3. Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yang terdiri dari SPP-GU, SPP-TU, SPP-UP, SPP-LS
4. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

Modul Akuntansi dan Pelaporan

1. Akuntansi SKPD
2. Laporan Keuangan SKPD
3. Laporan Bendahara (BKU, Buku Panjar, Buku Pajak, PFK, SPJ dll)
:: Fitur lengkap Modul Akuntansi dan Pelaporan dapat di lihat pada halaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Modul Perubahan APBD

1. Penyusunan RKA P-SKPD untuk perubahan APBD
2. Penyusunan Rancangan DPPA-SKPD

Fitur Unggulan

1. Output laporan dapat dikonversi ke format DOC, XLS, PDF, JPG maupun HTML
2. Dapat bekerja pada mode jaringan (online) dan standalone (offline)
3. Sinkronisasi data secara online dan offline (menggunakan flashdisk)
4. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Eksekutif Daerah
5. Tidak memerlukan spesifikasi hardware yang tinggi

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *